Ironi Partai Politik di Semarak Pemilu 2009 (2-Selesai)

Partai Bisa Berhenti Menerima
"Sumbangan" Pemerintah

Maju mundur negara sebenarnya kuncinya di partai politik, karena yang berkuasa adalah partai politik. Namun bagaimana kalau perekrutan yang dilakukan parpol asal-asalan?

Laporan Anita Anggriany
(anita@fajar.co.id)

Adnan Buyung Azis, ketua LBH Makassar yakin bahwa, kemajuan bangsa ini sangat dipengaruhi oleh kebaikan partai politik yang ada. Sebab, pada akhirnya muara dari perjalanan parpol adalah kekuasaan. Maka, kata dia, kehadiran kader partai politik yang mumpuni adalah keniscayaan dalam kebaikan negara.
Namun ironisnya, Pemilu 2009 bakal diisi oleh caleg dari parpol yang bukan berasal dari kadernya. Bahkan, kalau tidak bisa dibilang, asal comot untuk melengkapi kewajiban parpol yaitu kuota 30 persen perempuan dan zipper system, agar bisa mulus melenggang di pentas pemilu 2009. Kelakuan parpol ini, bukannya tak diketahui oleh masyarakat.
Dalam Forum Diskusi Group yang digelar Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi yang membahas tentang Akuntabilitas Partai Politik dalam Pemilu 2009, masalah ini mengemuka. Peserta yang berasal dari berbagai kalangan itu, dengan nyata menjelaskan kondisi tersebut.
Bermunculan para caleg yang bukan kader partai, terlebih tidak memahami visi dan misi parpol, menjadi keprihatinan banyak orang. Sebab, bukan isapan jempol bila kondisi ini benar-benar terjadi saat ini.
Rosmiati, peserta dari LSM menemukan fakta bahwa ada beberapa caleg yang meminta pendapat dari LSM nya apa yang cocok dikampanyekan kepada masyarakat. " Ini lucu karena seharusnya isu-isu yang menjadi bahan kampanye mestinya sudah digodok di partai mereka," tandas Ros, pada diskusi yang gelar di Hotel Denpasar, Makassar, Sabtu, 7 Februari.
Hasilnya, partai seperti tak memiliki pijakan kuat di masyarakat. Karena tak jelas apa yang ingin dicapai dan dilakukan.
Pengamat Politik Sulsel, Mappinawang menegaskan kejadian ini tidak terjadi kalau saja yang mengendalikan partai adalah kader-kader partai. "Kalau tidak maka akan banyak orang-orang partai yang tidak mengetahui visi misinya karena memang tidak diajarkan dari awal," tandas Mappinawang.
Maka, mantan Ketua KPUD Sulsel "berkampanye" bahwa kalau pemilih mau memilih partai, maka perlu digeledah dulu apa yang menjadi visi misi dan program sebuah partai.
Dalam dialog lepas sesuai acara, Mappinawang mengatakan bahwa sebenarnya, bisa saja caleg dari partai tidak harus orang partai, tetapi tokoh-tokoh di luar partai yang memiliki visi dan misi yang sama dengan partai.
"Artinya bahwa, kader partai tidak harus menjadi caleg. Mereka, hanya mengurus partai dan merancang program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat," tandasnya.
Sehingga, pada akhirnya, partai tidak lagi perlu mendapat "sumbangan" dari pemerintah berupa biaya pembinaan partai yang jumlahnya dihitung berdasarkan perolehan kursi di parlemen.
"Pada akhirnya, partai akan dibiayai oleh konstituennya karena merasa terwakili aspirasinya melalui partai tersebut," tandas Mappinawang.
Diakhir pendapatnya, Mappinawang menegaskan bahwa yang diperlukan sekarang adalah meminta pertanggungjawaban partai politik apa yang menjadi hasil dari program-program yang mereka usung selama ini. Isunya, tidak melulu apa yang harus dikerjakan. "Isu yang perlu didorong juga sekarang ini adalah isu-isu HAM". (*)